Teror
Penembakan kembali terjadi di Papua. Penembakan terjadi pada Kamis
(21/2) di Tingginambut Puncak Jaya, Papua. Delapan anggota TNI dan empat
warga sipil tewas.
Peristiwa
ini menunjukan tidak adanya keharmonisan yang dijalin antara masyarakat
dengan aparat. Kemarahan dan kekerasan seolah menggantikan sopan-santun
dan jiwa gotong royong yang dulu dislogankan di ruang-ruang publik.
Aksi-aksi penyerangan bersenjata yang terjadi di Papua selama ini terlihat dilakukan secara terorganisir. Karena mereka menggunakan senapan laras panjang, laras pendek, dan senjata tajam. Parahnya, yang menjadi korban aksi penyerangan itu, bukan hanya TNI/Polri, tapi juga warga sipil.
Terlepas dari semua itu, aksi-aksi tersebut jelas merupakan aksi teror dan memenuhi semua kriteria tindak pidana terorisme. Aksi-aksi tersebut jelas menimbulkan suasana teror di masyarakat.
Namun, pemerintah seolah-olah tutup mulut. Padahal OPM sebagai kelompok teroris telah jelas-jelas melakukan aksi separatis dan teror. Ini sangat berbeda dengan sikap aparat/pemerintah terhadap orang islam yang diduga melakukan aksi terorisme. Baru berstatus sebagai terduga saja, mereka dibunuh terlebih dahulu sebelum terbukti tidaknya melakukan aksi terorisme.
Disamping itu, salah satu akar persoalan banyaknya peristiwa teror/pemberontakan di Papua adalah tidak meratanya pembangunan dan kesejahteraan. Sampai saat ini, masyarakat papua tetap dalam konsisi tertinggal. Apalagi mereka yang tinggal di pegunungan atau pedalaman.
Hal ini sangat ironis, mengingat bumi Papua adalah bumi yang sangat kaya akan sumber daya alam. Namun, kekayaan alam yang melimpah itu, tidak menjadi keberkahan bagi rakyatnya. Karena SDA Papua lebih banyak menjadi berkah bagi para kapitalis yang melakukan eksploitasi. Sementara rakyat, hanya menjadi buruh dan hidup serba kekurangan.
Ini semua akibat penerapan sistem kapitalisme yang senantiasa berpihak kepada para pemilik modal. Padahal, Pemerintah seharusnya mengelola SDA untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat.
Maka, permasalahan di Papua bukan sekedar masalah keamanan saja. Namun juga berkaitan dengan masalah keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tuntutan masyarakat. Dan tuntutan itu hanya bisa diwujudkan melalui penerapan syariat islam secara total. Karena, dalam Islam menempatkan negara dan penguasa sebagai pengurus semua urusan masyarakat. Dengan sistem hukum yang adil dan tegas, pemerintah akan mengelola SDA untuk kesejahteraan rakyat.
Heni Sugiari, Jatinangor, Jawa Barat
Aksi-aksi penyerangan bersenjata yang terjadi di Papua selama ini terlihat dilakukan secara terorganisir. Karena mereka menggunakan senapan laras panjang, laras pendek, dan senjata tajam. Parahnya, yang menjadi korban aksi penyerangan itu, bukan hanya TNI/Polri, tapi juga warga sipil.
Terlepas dari semua itu, aksi-aksi tersebut jelas merupakan aksi teror dan memenuhi semua kriteria tindak pidana terorisme. Aksi-aksi tersebut jelas menimbulkan suasana teror di masyarakat.
Namun, pemerintah seolah-olah tutup mulut. Padahal OPM sebagai kelompok teroris telah jelas-jelas melakukan aksi separatis dan teror. Ini sangat berbeda dengan sikap aparat/pemerintah terhadap orang islam yang diduga melakukan aksi terorisme. Baru berstatus sebagai terduga saja, mereka dibunuh terlebih dahulu sebelum terbukti tidaknya melakukan aksi terorisme.
Disamping itu, salah satu akar persoalan banyaknya peristiwa teror/pemberontakan di Papua adalah tidak meratanya pembangunan dan kesejahteraan. Sampai saat ini, masyarakat papua tetap dalam konsisi tertinggal. Apalagi mereka yang tinggal di pegunungan atau pedalaman.
Hal ini sangat ironis, mengingat bumi Papua adalah bumi yang sangat kaya akan sumber daya alam. Namun, kekayaan alam yang melimpah itu, tidak menjadi keberkahan bagi rakyatnya. Karena SDA Papua lebih banyak menjadi berkah bagi para kapitalis yang melakukan eksploitasi. Sementara rakyat, hanya menjadi buruh dan hidup serba kekurangan.
Ini semua akibat penerapan sistem kapitalisme yang senantiasa berpihak kepada para pemilik modal. Padahal, Pemerintah seharusnya mengelola SDA untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat.
Maka, permasalahan di Papua bukan sekedar masalah keamanan saja. Namun juga berkaitan dengan masalah keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tuntutan masyarakat. Dan tuntutan itu hanya bisa diwujudkan melalui penerapan syariat islam secara total. Karena, dalam Islam menempatkan negara dan penguasa sebagai pengurus semua urusan masyarakat. Dengan sistem hukum yang adil dan tegas, pemerintah akan mengelola SDA untuk kesejahteraan rakyat.
Heni Sugiari, Jatinangor, Jawa Barat
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !